Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 Tahun 2025 telah sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Penilaian ini disampaikan menyusul munculnya berbagai tanggapan publik terhadap regulasi tersebut, khususnya terkait kewenangan kepolisian dan perlindungan hak masyarakat. DPR memandang bahwa Perkap ini menjadi langkah penting untuk menjembatani kebutuhan penegakan hukum dengan prinsip konstitusional.
Latar Belakang Terbitnya Perkap 10/2025
Perkap 10/2025 diterbitkan sebagai tindak lanjut dari putusan MK yang menegaskan perlunya pengaturan lebih rinci terkait pelaksanaan kewenangan kepolisian. Putusan tersebut menekankan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebelum Perkap ini diterbitkan, terdapat kekosongan atau perbedaan tafsir dalam praktik di lapangan. Oleh karena itu, kehadiran Perkap 10/2025 dinilai penting untuk menyatukan standar operasional sekaligus memberikan pedoman yang lebih tegas bagi aparat kepolisian.
Pandangan Anggota DPR
Anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum dan keamanan menyatakan bahwa Perkap 10/2025 telah mengakomodasi substansi putusan MK. Regulasi ini dianggap tidak menambah kewenangan baru secara sewenang-wenang, melainkan menegaskan batasan dan mekanisme pelaksanaan kewenangan yang sudah ada.
Menurut DPR, Perkap tersebut justru memberikan kepastian hukum bagi aparat dan masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas, aparat kepolisian memiliki pedoman yang sama dalam bertindak, sementara masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses penegakan hukum.
Kepastian Hukum bagi Aparat dan Masyarakat
Kepastian hukum menjadi salah satu poin utama yang disoroti DPR. Perkap 10/2025 memuat ketentuan mengenai prosedur, pengawasan, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Selain itu, regulasi ini juga menekankan prinsip proporsionalitas dan profesionalitas.
Bagi aparat, Perkap ini memberikan perlindungan hukum selama tindakan yang dilakukan sesuai prosedur. Sementara itu, bagi masyarakat, aturan ini menjadi jaminan bahwa tindakan kepolisian tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap menghormati hak asasi manusia.
Respons Terhadap Kritik Publik
Meski mendapat dukungan dari sebagian anggota DPR, Perkap 10/2025 juga menuai kritik dari sejumlah kelompok masyarakat sipil. Mereka khawatir regulasi ini berpotensi disalahgunakan jika pengawasan tidak berjalan efektif.
Menanggapi hal tersebut, DPR menilai kritik sebagai bagian dari proses demokrasi. Namun, DPR menegaskan bahwa substansi Perkap telah disesuaikan dengan putusan MK dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Pengawasan internal dan eksternal, menurut DPR, menjadi kunci untuk memastikan implementasi yang tepat.
Hubungan Perkap dengan Putusan MK
Putusan MK menjadi landasan utama dalam penyusunan Perkap 10/2025. Dalam putusannya, MK menekankan pentingnya prinsip legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara. Perkap ini dinilai telah menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam aturan teknis yang dapat diterapkan di lapangan.
Dengan demikian, Perkap 10/2025 tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen hukum yang memperkuat supremasi hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Implementasi dan Pengawasan
DPR menekankan bahwa keberhasilan Perkap 10/2025 sangat bergantung pada implementasi dan pengawasan. Aparat kepolisian diharapkan mendapatkan pelatihan yang memadai agar memahami substansi dan tujuan regulasi ini.
Di sisi lain, DPR juga mendorong penguatan pengawasan oleh lembaga internal kepolisian serta partisipasi masyarakat. Dengan pengawasan yang efektif, potensi penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan.
Implikasi bagi Penegakan Hukum
Perkap 10/2025 diharapkan membawa dampak positif bagi penegakan hukum di Indonesia. Aturan yang jelas dan sejalan dengan putusan MK dinilai dapat meningkatkan profesionalitas aparat serta memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Selain itu, kepastian hukum yang dihadirkan Perkap ini juga diharapkan mampu mengurangi konflik antara aparat dan masyarakat. Pada akhirnya, penegakan hukum yang transparan dan akuntabel menjadi fondasi penting bagi negara hukum.
Kesimpulan
Penilaian anggota DPR terhadap Perkap 10/2025 menunjukkan bahwa regulasi ini dipandang telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan memberikan kepastian hukum. Meski masih terdapat kritik, DPR menegaskan bahwa Perkap ini justru memperjelas batas kewenangan kepolisian serta memperkuat perlindungan hak masyarakat. Dengan implementasi dan pengawasan yang baik, Perkap 10/2025 diharapkan mampu meningkatkan kualitas penegakan hukum dan kepercayaan publik.