Beberapa waktu terakhir, Fraksi Golkar MPR RI memusatkan perhatian pada isu pembiayaan pembangunan daerah. Mereka menilai bahwa kondisi fiskal daerah kini menghadapi tantangan besar. Oleh karena itu, Fraksi Golkar mendorong agar Obligasi Daerah dijadikan solusi strategis. Instrumen ini dianggap cocok untuk mendanai proyek infrastruktur dan layanan publik tanpa hanya mengandalkan anggaran pusat. detiknews+2Warta Ekonomi+2
Ketua Fraksi, Melchias Markus Mekeng, menyatakan bahwa penerbitan Obligasi Daerah bisa membantu daerah lebih mandiri. Langkah ini diusulkan menyusul kebijakan pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan APBN 2026. Warta Ekonomi+1
Kenapa Obligasi Daerah Diperlukan Sekarang?
Selama ini, banyak daerah sangat tergantung pada dana pusat. Ketergantungan ini membuat pembangunan terkadang terhambat jika alokasi pusat menyusut. Mekeng berpendapat bahwa kondisi itu makin mempersempit ruang fiskal daerah. Warta Ekonomi+1
Dengan obligasi, daerah punya alternatif pembiayaan. Obligasi menawarkan dana jangka menengah — bisa dipakai untuk membangun infrastruktur, fasilitas publik, atau proyek produktif — tanpa membebani APBN. detiknews+1
Selain itu, obligasi daerah juga bisa jadi instrumen investasi publik. Masyarakat atau investor sendiri bisa membeli obligasi tersebut. Dengan demikian, rakyat ikut serta dalam pembangunan daerah mereka. detiknews+1
Syarat dan Tanggung Jawab — Bukan Sekadar Utang Baru
Fraksi Golkar tidak mendukung penerbitan obligasi secara sembarangan. Mekeng menekankan bahwa daerah harus punya tata kelola keuangan yang transparan. Artinya, pembukuan rapi dan akuntabilitas tinggi menjadi keharusan sebelum obligasi diterbitkan. antaranews.com+1
Regulasi pun dianggap penting. Oleh karena itu, Golkar mengusulkan penyusunan naskah akademis untuk dijadikan dasar hukum sebelum obligasi daerah diresmikan. Ini untuk memastikan bahwa penerbitan obligasi berjalan aman dan sesuai standar pasar modal. detiknews+1
Dengan regulasi kuat, obligasi daerah bisa jadi instrumen resmi yang kredibel. Bukan utang sembarangan, tapi bagian dari strategi pembangunan jangka panjang.
Manfaat untuk Daerah dan Rakyat
Jika dijalankan dengan baik, obligasi daerah membawa banyak manfaat nyata:
- Akses ke dana besar: Untuk membiayai infrastruktur seperti jalan, air bersih, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya — yang sulit didanai hanya lewat APBD kecil atau transfer pusat.
- Kemandirian fiskal: Daerah bisa lebih mandiri dalam menentukan prioritas pembangunan tanpa tergantung alokasi pusat.
- Partisipasi publik: Masyarakat bisa ikut serta sebagai investor. Dana dari mereka akan digunakan untuk membangun daerah — produksi lokal, fasilitas publik, lapangan kerja.
- Percepatan pembangunan: Dengan sumber dana baru, proyek bisa lebih cepat selesai. Ini penting untuk menyeimbangkan ketimpangan antar daerah.
Tantangan dan Hal yang Perlu Diperhatikan
Tentu saja, penerbitan obligasi daerah bukan tanpa risiko. Jika tidak disertai pengelolaan yang baik, justru bisa memberi beban bagi daerah di masa depan. Karena itu:
- Pengelolaan keuangan harus transparan dan akuntabel.
- Regulasi harus jelas dan melindungi investor serta publik.
- Pemerintah daerah harus punya kapasitas fiskal serta potensi ekonomi nyata agar obligasi menarik bagi investor.
- Publik perlu diedukasi agar memahami bahwa obligasi adalah investasi jangka panjang, bukan solusi instan.
Fraksi Golkar sendiri sudah mulai mendorong pembahasan untuk regulasi dan naskah akademis. Namun, proses ini akan butuh waktu dan keseriusan. detiknews+2mpr.go.id+2
Kesimpulan — Langkah Baru untuk Kemandirian Daerah
Dorongan Fraksi Golkar MPR RI terhadap Obligasi Daerah sebagai solusi pembiayaan adalah langkah progresif. Inisiatif ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk memberi ruang fiskal lebih besar bagi daerah — agar bisa mandiri dan responsif terhadap kebutuhan lokal.
Dengan regulasi yang jelas — ditambah transparansi dan tata kelola keuangan yang baik — obligasi daerah bisa menjadi instrumen pembangunan yang efektif. Tidak sekadar utang, tetapi investasi publik dan sarana partisipasi masyarakat.
Jika dijalankan dengan serius, langkah ini bisa memperkuat struktur fiskal nasional. Terlebih lagi, membangun daerah secara merata dan berkelanjutan. Ini bukan sekadar angan — melainkan arah kebijakan yang bisa membawa perubahan nyata.